Ali Reza
Indonesia saat ini bisa dibilang pada titik nadir, dimana pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan bangsa dengan tuntas sedangkan rasa cinta kepada kekuasaan dan uang semakin menggila.
Permasalahan-permasalahan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, rakyat sebagai penguasa tertinggi bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun sangat disayangkan sebagaian besar masyarakat Indonesia kurang peduli terhadap permasalah bangsa, hal ini ditunjukkan dari survey tidak resmi yang dikeluarkan saya. Berikut 5 peringkat masyarakat yang tidak peduli kepada permasalahan bangsa.
- Pemerintah (95%)
Tingkat ketidakpedulian pemerintah diukur dari perbandingan kekuatan pemerintah untuk merubah (kebijakan, potensi finansial, dsb) dengan tindakan yang dilakukan dan hasilnya.
Sebagai contoh penyelesaian pemerintah terhadap kemacetan di Jakarta. Selama tujuh tahun pemerintahan sby, kemacetan masih belum teratasi bahkan cenderung memperparah. Perbandingan antara panjang dan luas jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, dan yang lain. Padahal masalah ini sedikit demi sedikit bisa teratasi jika pemerintah mau mencicil pembangunan jalan dan pembenahan infrastruktur lainnya.
Solusi ini juga berlaku pada masalah kemiskinan. Seandainya pemerintah mencicil fokus mengembangkan potensi seratus kecamatan dalam setahun (sesuatu yang mungkin), maka dalam tujuh tahun ada tujuh ratus kecamatan yang sejahtera. Padahal Suharto sudah memulainya dengan satu solusi tersebut yaitu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
2. Pegawai Negeri Sipil (90.44%)
Tingkat kepedulian yang tinggi ini diukur dari jumlah APBN yang banyak dihabiskan untuk menggaji mereka namun tidak sebanding dengan usaha dan hasilnya. Sikap pribadi PNS tercermin dalam tidak kritisnya mereka pada pemerintahan. Sesuatu yang wajar memang karena mereka mengabdi kepada pemerintah (bukan rakyat), sementara yang menggaji rakyat.
Padahal jika PNS berprilaku kritis kepada pemerintah maka akan ada sebuah gerakan masiv yang bisa merubah kebijakan pemerintah. Sebagai contoh guru. Seorang guru di sekolah negeri bisa mengajar hingga 40 siswa per kelas. Seorang guru yang kritis seharusnya bisa mengajak berpikir kritis kepada para siswa terhadap kondisi yang ada dan dalam diskusi kecil membuat brainstorming penyelesaian masalah bangsa. Begitupula dengan departemen-departemen pemerintahan yang lain.
Menolak, menyampaikan pendapat atau melakukan hal yang berbeda dengan kebijakan pemerintah seperti sebuah hal yang tabu bagi PNS. Hal ini sangat berbahaya karena PNS seakan-akan tidak pro kepada masyarakat.
3. Pemain Sinetron/film, Penyanyi dan Pekerja Hiburan Lainnya (84,30%)
Mereka adalah orang-orang yang bertaburan uang, disibukkan dengan kegiatan sosialita dan selalu memikirkan prestise. Perbandingan antara kekuatan dalam mengangkat permasalahan bangsa tidak sebanding dengan kekuatan finansial dan banyaknya penggemar. Terlebih infotainment menyiarkan keglamoran dimana bisa membuat mereka semakin terbuai dalam ketenaran. Sebenarnya ada kepekaan diantara mereka, namun jumlahnya sedikit sekali.
4. Karyawan dan Pegawai (81,20%)
Isu-isu permasalahan bangsa memang terkadang menjadi topik hangat diantara para karyawan. Tapi pembicaraan itu lenyap begitu saja setelah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan kembali kepada permasalahan keluarga. Mereka merasa aman dengan gaji yang diterimanya dan cenderung menghindari pembicaraan-pembicaraan politik yang lebih serius. Sebenarnya, kesibukan antara pekerjaan & keluarga tidak serta merta memengaruhi kepeduliannya kepada permasalahan bangsa. Para karyawan memiliki kekuatan besar dalam bentuk jaringan. Karyawan memiliki suasana intelektual di kantornya, dapat memberikan opini yang luas melalui jaringan yang ada seperti facebook atau twitter. Meluangkan waktu lima belas menit dalam seminggu untuk memberikan komentar, opini suatu forum atau setidaknya mensupport gerakan yang ada di internet adalah sesuatu yang mungkin.
5. Ustadz (70.60%)
Ustadz dalam kasus ini seperti pekerja hiburan. Ustadz-ustadz muda berlabel spesialis etika cenderung tidak memilih mengkritik kebijakan pemerintah dalam tiap ceramahnya. Mereka cenderung memilih mengambil sikap pasif atau menunggu perubahan sehingga jika benar-benar terjadi maka dia mengikuti arus yang baru dan mengkritisi yang lama. Mereka juga mengejar para pemain sinetron atau model untuk menjadi istri mereka, lebih memilih ujub daripada zuhud. Mereka seharusnya belajar pada kesalahan Aa Gym atau mencontoh Yusuf Mansyur yang sudah bergerak daripada memikirkan popularitas. Para ustadz seharusnya lebih paham dan sensitif terhadap permasalahan bangsa karena memiliki massa besar yang dapat dipengaruhi opininya.
Demikian lima teratas kelompok yang kurang peduli kepada permasalahan bangsa. Mereka boleh jadi memiliki kepedulian yang besar, tapi itu terjadi ketika kenyamanannya mulai terusik. Saya sebagai muslim merasa miris dengan hal tersebut karena nabi Muhammad pernah berkata, “Sesungguhnya bukan bagian dari umatku orang yang tidak memperhatikan urusan umatku.”
Sebenarnya ada gerakan sederhana yang bisa menggerakkan bangsa ini, menyentuh hati pemerintah untuk berubah, yaitu kekuatan jaringan, dengan memberikan dukungan pada gerakan yang ada setidaknya di facebook atau twitter atau tidak juga alergi kepada pembicaraan yang mengkritisi kebijakan pemerintah meski itu tidak berdampak langsung kepada dirinya atau keluarganya. Sedangkan menunggu perubahan tanpa berbuat adalah sesuatu yang mustahil.
Saya ingat kepada sebuah kisah tentang seorang raja yang meminta rakyatnya untuk membawa satu sendok madu, membawanya di malam hari dan menuangnya kedalam sebuah. Mereka akan sama-sama melihat seberapa banyak hasilnya di pagi hari. Malam itu ada salah seorang rakyatnya yang berpikir tidak membawa madu dan menggantinya dengan satu sendok air, maka dia pun melakukannya. Tapi alangkah terkejutnya sang raja setelah melihat kolamnya pada pagi harinya, mendapati kolamnya penuh air.
